Dorong Pembangunan, Pemerintah Ubah Regulasi Investasi

RIMANEWS – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menerapkan peraturan baru mengenai bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Perubahan aturan dinilai mampu mendukung pembangunan di bidang infrastruktur sebagai bagian pembangunan nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKAP) Tahun 2014. Hadiyanto selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Kementerian Keuangan menjelaskan Presiden Susilo Bambang Yodhoyono telah membuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik pada umumnya dan mendorong investasi pada bidang infrastruktur. Baca Juga Fitch Rating tingkatkan rating kredit Indonesia DPR: tak ada kemiripian uang rupiah baru dengan yuan Pelabuhan di bawah Pelindo I siap hadapi natal “PP ini merupakan PP pengganti PP Nomor 6 Tahun 2006,” ungkapnya, Senin (2/6). PP Nomor 27 Tahun 2014 tersebut berisi dukungan pemerintah tentang investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidan pengelolaan BMN/D, dan penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu. “Kebijakan ini penyesuaian jangka waktu dan tarif pemanfaatan BMN/D di bidang infrastruktur,” lanjut Hadiyanto. Sebagai informasi, jangka waktu untuk sewa dapat lebih dari lima tahun dan untuk kerjasama pemanfaatan dapat dilakukan sampai dengan 50 tahun. Sedangkan penyesuaian tarif harus memperhatikan nilai ekonomis dari infrastruktur tertentu. Untuk memudahkan investasi, sebagian kewenangan pengelolaan barang yaitu Menteri Keuangan dialihkan kepada Kementerian/Lembaga selaku pengguna barang untuk penghapusan dan pemanfaatan BMN tertentu. Langkah tersebut mendapat dukungan dari Menteri Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 78/PMK.06/2014 pada 30 April Tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan BMN sebagai aturan pelaksanaannya. “PMK ini mengatur secara lebih detail tata cara pemanfaatan BMN dalam rangka sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan lain-lain,” paparnya. (chus) Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Ekonomi , Pemerintah , investasi , regulasi , PP , Pembangunan , Ekonomi , Pemerintah , investasi , regulasi , PP , Pembangunan , Ekonomi , Pemerintah , investasi , regulasi , PP , Pembangunan

Sumber: RimaNews