Integrasi Sawit-Sapi dan Swasembada Daging

Oleh Khudori *) Negeri ini sepertinya sulit melepaskan diri dari tradisi undur-undur. Salah satunya terjadi pada target swasembada. Dengan kalkulasi angkaangka, pemerintah menargetkan swasembada daging sapi tahun 2004. Karena tidak tercapai, target diundur 2007, diundur lagi 2010 dan direvisi lagi menjadi 2014. Kini, Kabinet Kerja menargetkan swasembada daging sapi 2017. Apakah target swasembada daging sapi realistis? Target swasembada daging sapi realistis, yang tidak realistis tentu rentang waktu pencapaian tahun 2017. Para ahli dari IPB (2013) menghitung, swasembada daging baru bisa diraih tahun 2021. Itu pun dengan catatan penting: perlu strategi baru dan eksekusi konsisten. Berbeda dengan di Australia, lebih dari 98% ternak di Indonesia dikuasai 6,5 juta peternak kecil dengan skala kepemilikan 2-3 ekor per peternak. Ternak dipelihara di belakang rumah. Peternak memberi makan di sisa waktu setelah usaha pokok selesai. Hanya kurang 2% sapi dikuasai perusahaan ternak besar. Yang dipelihara pun sapi bakalan dari Australia. Struktur industri peternakan domestik untuk semua ternak, termasuk sapi, sebagian besar (60%- 98%) dilakukan usaha rakyat dan sambilan, berpendidikan rendah, pendapatan rendah, manajemen dan teknologi konvensional, dan tenaga kerja keluarga. Bagi mereka, ternak dianggap ”rojo brono” atau ”rojo koyo”. Dua kosa kata itu kira-kira sama dengan aset yang likuid. Mereka tidak menjual ternak meski harga di pasaran tinggi. Mereka baru melepas ternak bila ada kebutuhan yang mendesak. Dalam kondisi demikian, berbeda dengan usaha ternak industrial, ternak rakyat tidak responsif pasar. Di luar itu, peternakan sapi masih mengidap sejumlah masalah (Talib dkk, 2007). Pertama, ketergantungan yang tinggi pada sapi bakalan dan daging luar negeri. Kedua, peternakan sapi potong untuk sumber bibit/bakalan sapi domestik jumlahnya terbatas. Pengadaan bibit/ bakalan sapi dalam jumlah besar tidak ekonomis. Sebaliknya, pengadaan dari impor lebih ekonomis. Ketiga, akses modal lewat lembaga keuangan sulit diperoleh. Keempat, keterbatasan sumber daya manusia, terutama tenaga kerja, dalam keluarga sebagai pencari pakan hijauan. Ini membatasi jumlah pemilikan ternak. Kelima, teknologi bibit. Hampir semua jenis ternak domestik tidak mendapat sentuhan teknologi pembibitan intensif. Mutu ternak kian buruk karena ternak yang baik selalu dipotong. Keenam, Indonesia belum merumuskan arah pembangunan peternakan yang jelas. Swasembada daging sapi jadi realistis karena Indonesia memiliki sejumlah keunggulan. Pertama, memiliki breed lokal unggul, salah satunya sapi Bali. Sapi Bali cepat berkembang, bobot karkas tinggi, mudah digemukkan, kemampuan beradaptasi di lingkungan baru, dan beranak setahun sekali. Kedua, Indonesia kaya sumber pakan. Bukan hanya banyak, sumbernya juga bervariasi: limbah pertanian (jerami padi, jerami palawija, hortikultura, pelepah sawit), limbah industry pertanian (onggok singkong, kulit nenas, dedak padi, bungkil sawit), budidaya hijauan pakan, dan padang penggembalaan. Ketiga, Indonesia merupakan pasar yang besar. Dengan penduduk 255 juta jiwa dan pertumbuhan 1,49% per tahun, Indonesia merupakan pasar yang amat menggiurkan. Apalagi, konsumsi daging perkapita baru 2,61 kg perkapita per tahun dan pertumbuhan permintaan daging sapi mencapai 11,57% per tahun. Negara-negara eksportir daging dan sapi, seperti Australia dan Selandia Baru, pasti tidak menghendaki Indonesia swasembada daging. Kalau Indonesia swasembada, mereka kehilangan pasar potensial. Kapitalisasi dan ekonomi yang digerakkan oleh daging nilainya lebih Rp 50 triliun. Akankah pasar ini diserahkan kepada pihak lain, sementara potensi swasembada daging amat besar? Salah satu kunci untuk swasembada daging sapi adalah memperbanyak induk sapi betina. Saat ini defisit induk sapi betina ditaksir mencapai lebih 1,3 juta ekor. Untuk memperbesar jumlah sapi indukan, Kementerian Perdagangan mewajibkan pengusaha penggemukan ( feedlot ) yang mengimpor sapi bakalan harus juga mengimpor sapi indukan dengan rasio 5:1. Artinya, setiap mengimpor 10 sapi bakalan, feedlot wajib mengimpor 2 sapi indukan. Tak ada peraturan menteri buat regulasi ini. Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, yang ada komitmen pemerintah dengan pengusaha. Namanya self regulation. Kalau feedlot lalai, pemerintah akan menyita sapi pengusaha. Usaha pembibitan dan pembesaran ( cattle breeding farm ) berbeda dengan sistem penggemukan sapi ( cattle feedlot ). Pembibitan merupakan bisnis jangka panjang yang memerlukan modal besar. Usaha pembibitan perlu waktu sekitar tiga tahun untuk menghasilkan sapi bakalan. Karena sifatnya yang demikian, di UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan pun pembibitan menjadi tugas pemerintah. Lewat regulasi baru, kewajiban pembibitan sapi diserahkan kepada swasta dan koperasi. Sebelum regulasi baru ini, pembibitan sapi ditumpukan kepada peternak kecil. Selama ini penggemukan sapi modern dengan cara dikandangkan. Baik kandang soliter (satu petak untuk satu ekor) maupun kandang koloni (sapu petak banyak sapi). Pembibitan sapi dengan dikandangkan akan menyebabkan kerugian karena rasio harga pakan dengan hasil anakan sapi bakalan yang akan dijual tidak sepadan. Pembibitan sapi di lima negara eksportir daging sapi yakni Amerika Serikat, Brasil, Tiongkok, Argentina dan Australia bukan dikandangkan, tetapi digembalakan atau dilepas di padang rumput. Salah satu potensi yang bisa dikembangkan adalah integrasi sawit-sapi. Pola ini relatif berhasil di lapangan. Pada 2011, PT Medco Agro dan PT Kadila Jawa telah merintis pembenihan sapi potong di Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, sebanyak 298 ekor induk sapi Brahman Cross. Sapi dilepas di kebun sawit. Tahun 2014, uji coba tersebut menghasilkan 297 ekor anak sapi. Anakan ini diseleksi dan digunakan sebagai bakalan induk. Keberhasilan Medco dan Kadila diikuti perusahaan sawit lainnya. Menurut kajian Puslitbang Peternakan Kementerian Pertanian (2013), integrasi sawit-sapi bukan hanya zero waste, tetapi juga zero cost . Peternak sapi menjadi bagian integral dari industri sawit dalam menyuplai kompos dari kotoran sapi. Kotoran sapi juga bisa dimanfaatkan menjadi biogas. Sebaliknya, campuran bungkil, solid dan rajangan pelepah sawit siap disajikan sebagai pakan sapi. Prinsipnya memanfaatkan yang tersedia. Integrasi semacam ini bentuk prinsip LEISA: low external input sustainable agriculture. Saat ini luas kebun sawit Indonesia mencapai 13 juta hektare. Dengan rasio tiap hektare kebun sawit bisa memuat dua ekor sapi, maka potensi breeding farm sawit di Indonesia mencapai 13 juta induk sapi betina dengan potensi 13 juta pedet atau anak sapi. Katakanlah separuh potensi itu dimanfaatkan: ada potensi 6,5 juta pedet. Apabila potensi ini dimanfaatkan, Indonesia bukan hanya berswasembada sapi potong melainkan juga bisa surplus. Ini akan menghindarkan negeri ini dari julukan Republik undur-undur. *) Khudori , Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-sekarang), pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia AEPI), penulis ”Ironi Negeri Beras” (Yogyakarta: Insist Press, 2008), dan peminat masalah sosial-ekonomi pertanian dan globalisasi. Khudori/GOR Investor Daily

Sumber: BeritaSatu