PAN Tetap Tolak Terpidana Ikut Pilkada

Jakarta – Wasekjen DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Soni Sumarsono, menegaskan bahwa penolakan Fraksa PAN terhadap wacana terpidana dibolehkan ikut pilkada adalah hal yang tepat. Ditegaskan, penolakan itu adalah demi menjaga martabat kepemimpinan yang ada. “Penolakan terpidana ikut pilkada ini jangan dipahami sebagai pembatasan hak-hak politik warga negara. Namun lebih ditempatkan sebagai upaya menjaga etika dan martabat kepemimpinan di tingkat hulu,” tegas Soni Sumarsono, Jumat (16/9). Dijelaskannya, kepemimpinan adalah menyangkut kepercayaan (trust), selain legitimasi yang berbicara yuridis formal. Bahkan aspek etika dalam kepemimpinan posisinya lebih legitimate ketimbang aspek yuridis. “Secara filosofis, kepemimpinan dalam politik ibarat mata air. Ketika mata air di hulu tercemar maka muaranya akan ikut tercemar. Sebaliknya ketika hulu bisa dipertahankan kemurnian dan kejernihannya maka bisa dipastikan muara di tingkat hilir juga akan menghasilkan air yang bersih dan menyehatkan,” bebernya. Karena itulah, kepemimpinan hulu yang diproduksi melalui momentum pilkada harus dijaga kemurnian dan kejernihan produknya. Ketika pemimpin produk kepemimpinan pilkada tidak terjamin figur-figur yang bersih maka produk kebijakannya juga meragukan. “Itulah sebagian alasan mengapa PAN bertekad menyaring figur-figur yang terpilih pribadi-pribadi yang bersih dan tidak belepotan hukum sehingga output pilkada dapat menghasilkan pemimpin yang lebih baik,” tegasnya. Markus Junianto Sihaloho/CAH BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu