Cegah TKI Illegal, Disnakertrans Kalbar Bentuk Layanan Satu Pintu

Rimanews – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat M Ridwan mengatakan, pihaknya akan segera membentuk Layanan Terpadu Satu Pintu TKI, untuk mencegah pengiriman TKI secara ilegal yang banyak dilakukan oleh calo dan PJTKI yang tidak memiliki izin lengkap. “Kita akan segera membentuk LTSP untuk TKI yang nantinya akan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Kalbar,” kata Ridwan di Pontianak, Jumat (15/05/2015). Baca Juga Perempuan yang Ditangkap Densus Pernah Bekerja di Oman Sidang dipindah, Ahok: saya nurut saja Banser ingin bantu amankan natal, ini respons Kapolda Metro Dia menjelaskan, selama ini cukup banyak TKI yang dideportasi karena tidak memiliki izin lengkap dan belum dibekali dengan keterampilan yang sesuai dengan bidang kerjanya. Melalui LTSP TKI tersebut, diharapkan dapat mencegah terjadinya keberangkatan atau penempatan TKI yang tidak memiliki keterampilan dan izin yang lengkap. Nantinya, kata Ridwan pihaknya juga akan melibatkan instansi terkait untuk memaksimalkan keberadaan LTSP tersebut. “Pembentukan LTSP ini diharapkan bisa mencegah terjadinya keberangkatan atau penempatan TKI tanpa izin melalui wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia, karena di daerah perbatasan dua negara bertetangga itu seringkali orang keluar-masuk,” tuturnya. Yang tidak kalah pentingnya, kata Ridwan, dengan adanya LTSP TKI tersebut nantinya masyarakat yang ingin menjadi TKI tidak perlu khawatir lagi dengan kelegalan mereka dan untuk pembuatan paspor serta visa dan izin lainnya yang diperlukan calon TKI juga bisa dilakukan pada satu tempat. “Karena sudah berbentuk satu pintu, tentu transparansi besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang akan menjadi TKI juga bisa diketahui dengan jelas. Hal ini tentu akan mengurangi aktifitas para calo dan PJTKI nakal,” katanya. Ridwan menjelaskan, salah satu masalah yang dialami para TKI yang bekerja di luar negeri umumnya bersumber dari proses rekruitmen di dalam negeri. Untuk itu, pembenahan mekanisme rekruitmen di daerah asal merupakan solusi perlindungan terhadap para TKI. “Oleh karena itu, pencari kerja yang berminat bekerja di luar negeri harus mendaftarkan diri pada dinas-dinas tenaga kerja. Hal ini akan membuat sistem pendataan TKI menjadi lebih tertib dan valid,” kata Ridwan. Menurut dia, pemerintah saat ini sedang melakukan integrasi data agar tidak ada permasalahan TKI yang berangkat ke luar negeri tidak diketahui oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Proses pelayanan rekrut penempatan dan perlindungan TKI dilaksanakan oleh dinas provinsi melalui layanan terpadu satu pintu yang terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri,” tuturnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : tki , ltsp tki , deportasi TKI , Entikong , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews