Hendardji Soepanji

Mayjen Purn. Hendardji Soepanji diduga kuat memiliki agenda terselubung dibalik pencalonannya sebagai salah satu Capim KPK. Berdasarkan penelusuran jejak karirnya di sejumlah perusahaan, Hendardji higga kini masih aktif sebagai salah satu komisaris Wilmar International Ltd Group. Perusahaan yang juga dimiliki sebagian besar sahamnya oleh mantan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan ini pernah tersandung kasus dugaan korupsi pajak yang telah merugikan negara sebesar Rp3,5 triliun. Baca Juga Sidang dipindah, Ahok: saya nurut saja Banser ingin bantu amankan natal, ini respons Kapolda Metro Demokrat: Tak perlu menyindir kebijakan masa lalu Kasus dugaan tindak pidana korupsi restitusi pajak tersebut telah dilaporkan ke Kejagung pada 2009, dengan tembusan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kemenkeu, dan Ketua Komisi Pengawas Perpajakan. Dugaan korupsi restitusi pajak Wilmar International Ltd Group mencuat setelah ada laporan Kepala Kantor Pajak Pratama Besar Dua M Isnaeni. Skandal penggelapan restitusi pajak itu melibatkan dua perusahaan di bawah Wilmar Group, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI) dan PT Multimas Nabati Asahan (MNA). Sebelumnya, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, meminta agar KPK mengambilalih penanganan kasus ini. “Saya mendesak KPK untuk segera mengambilalih penanganan kasus manipulasi restitusi pajak yang diduga dilakukan oleh Wilmar Group,” ujar Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (28/4/2014) lalu. Dalam catatan Komisi III DPR, skandal Wilmar Group berpotensi merugikan negara lebih dari Rp 3,5 triliun. Angka ini berasal dari restitusi pajak Wilmar Group sejak sejak tahun 2007 hingga 2009. “Hal ini sudah masuk kejaksaan dan diproses di Kejaksaan Agung, tapi yang dilaporkan penggelapan pajak hanya Rp 500 miliar. Makanya kami minta KPK untuk melakukan supervisi,” kata politisi Partai Golkar ini. Berdasarkan data yang diperoleh Panja Mafia Pajak Komisi III DPR saat itu, PT Wilmar International Group diduga melakukan pengelapan pajak senilai Rp500 miliar dengan modus mendirikan perusahaan (72 perusahaan) di wilayah berbeda yang memiliki usaha di bidang sawit (trading, minyak goreng dan turunannya). Kasus ini mulai mengemuka sejak 2009-2010. Di mana kasus ini sempat ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), tetapi kemudian dikembalikan ke Ditjen Pajak dengan alasan tidak cukup bukti. “Jangan lupa, kasus ini sempat dipendam. Isnaeni pertama kali melaporkan kasus ini kepada atasannya, Dirjen Pajak (saat itu) Darmin Nasution dan M Tjiptardjo selaku Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak. Setelah delapan bulan menunggu sia-sia, Isnaeni pun membawa kasus ini ke Komisi III DPR,” bebernya. Lantaran sudah terlalu lama kasus ini diambangkan, Bambang menduga, kasus Wilmar Group ini memuat banyak kepentingan sehingga ada keengganan aparat penegak hukum untuk menanganinya. “Oleh karena itu, sudah cukup alasan bagi KPK untuk mengambilalih penanganan kasus ini,” pungkas Bambang Soesatyo. Selain itu, Hendardji hingga kini juga masih tercatat sebagai Presiden Komisaris PT. Bintang Delapan Investama, anak usaha Bintang Delapan Grup. Sejumlah media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) berulangkali menulis kiprah Bintang Delapan Grup yang bergerak di bidang pertambangan ini. Salah satu keluhan warga yang menonjol adalah tercemarnya lingkungan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah akibat pencemaran oleh pabrik milik perusahaan yang sejumlah komisarinya adalah pensiunan jenderal. Pensiunan jenderal tersebut diantaranya adalah Sintong Pandjaitan dan Hendardji Soepanji. PT Bintang Delapan Grup sebagai salah satu perusahaan besar di bidang tambang yang beroperasi di sejumlah titik di provinsi Sulteng ini dalam beberapa tahun juga menjadi pantauan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut paparan KPK beberapa waktu lalu soal hasil kajiannya, lembaga antikorupsi itu fokus menyorot tiga sektor rawan rasuah. Pertama adalah industri minerba serta minyak dan gas bumi, sektor pangan, serta penerimaan negara. KP melihat tiga sektor itu rawan korupsi dan merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Dan yang lebih menarik lagi, jika menelusuri kasus korupsi di Kementrian Kesehatan yang ditangani KPK beberapa waktu lalu, maka akan muncul dr Ratna Rosita sebagai salah satu sosok yang sempat dimintai keterangannya. Ratna Rosita diketahui sebagai istri Hendardji Soepanji. Ratna Rosita yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementrian Kesehatan beberapa kali diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan dalam rangka penanganan wabah flu burung pada 2006. Istri Hendardji ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ratna Dewi Umar, mantan pejabat pembuat komitmen. “Diperiksa untuk pengembangan penyidikan,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, melalui pesan singkat, Selasa (13/12/2011) lalu. Hingga kini kasus yang diduga melibatkan Ratna Rosita ini masih mengendap di KPK dan belum ada tindaklanjutnya. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps > 3 2 1 KATA KUNCI : pansel capim kpk , Capim KPK , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews