Minyak Bisa Jadi Kutukan

Surakarta – Indonesia jangan dulu merasa senang karena diberi anugerah kekayaan alam, terutama minyak bumi. Jika tidak dikelola dengan baik, sumber daya alam (SDA) berupa minyak itu bisa menjadi “kutukan” bagi rakyat Indonesia. “Kita memang kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak. Tapi, jika itu tidak dikelola dengan baik bisa menjadi kutukan dan tidak memberi kesejahteraan bagi rakyat,” ujar pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang, Munawar Ismail, dalam focus group discussion (FGD) yang digelar Gerakan Ekayastra Unmada Semangat Satu Bangsa di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (21/12). FGD bertajuk “Indonesia Raya Incorporated, Alat Strategis Pemersatu Bangsa” itu dihadiri Ketua Gerakan Ekayastra Unmada AM Putut Prabantoro dan sejumlah akademisi dari universitas terkemuka. Akademisi yang hadir, selain Munawar, adalah Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Benaulus Saragih (Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur), Mudrajat Kuncoro (Universitas Gadjah Mada/UGM Yogyakarta), Djoko Mursinto (Universitas Airlangga Surabaya), Darsono (UNS), Syamsudin (Universitas Muhammadiyah Surakarta), Sari Wahyuni (Universitas Indonesia), Winata Wira (Universitas Maritim Haji Raja Ali, Kepulauan Riau), Dorothea Wahyu Ariani (Universitas Kristen Maranatha Bandung), HB Isyandi (Universitas Riau), dan Tulus Tambunan (Universitas Trisakti). Menurut Munawar, minyak bukan hasil produksi melainkan galian sehingga pengelolaan minyak berbeda dengan industri manufaktur. Perbedaan utama adalah hasil dari pengelolaan minyak tidak terkait dengan sektor ekonomi lain yang sudah berjalan. Dengan kata lain, ujarnya, pengelolaan minyak tidak memberikan tarikan ekonomi di sektor lain. Di daerah-daerah yang kaya minyak, ujarnya, industri lain justru tidak berkembang dan bahkan mati. Munawar mengatakan, negara-negara yang miskin sumber daya minyak justru mampu mengakselerasi pembangunan jangka panjang melalui pertumbuhan industri dan ekspor yang cepat. Sebaliknya, negara-negera kaya minyak, seperti Guinea, Gabon, Kongo, Yaman, Nigeria, Angola, dan Chad, keberadaan minyak belum menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di negara-negara itu masih rendah dan rentan terjadi konflik internal. “Di dalam negeri negara-negara itu, keberadaan minyak sering menjadi sumber ketimpangan pendapatan antarkelompok masyarakat. Di Venezuela, misalnya, 50% penduduknya tergolong miskin dan manfaat minyak banyak dikuasai sekelompot kecil elite,” katanya. Dikatakan, persoalan utama agar minyak tidak menjadi kutukan terletak pada tata kelolanya, terutama tata kelola hubungan antara pemerintah, perusahaan minyak, dan masyarakat. Menurut Munawar, kerap kali ada ketidakseimbangan antara pengetahuan serta modal yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan internasional yang akan mengolah minyak. Hal itu berdampak kepada posisi pemerintah yang lemah, terutama dalam bernegoisasi, munculnya peluang perilaku perburuan rente, serta manfaat minyak bagi kesejahteraan tidak optimal. Di sisi lain, ketika hasil minyak mulai mengalirkan devisa ke dalam negeri, masalah lain muncul. Melimpahnya devisa membuat mata uang domestik terapresiasi kuat, sehingga barang dalam negeri menjadi relatif lebih mahal ketimbang barang impor, yang pada akhirnya menciptakan spending effect . Lalu, booming sektor minyak mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor luar sumber daya alam (industri dan pertanian) ke sektor sumber daya alam ( resource pull effect ). Pada girirannya, hal itu meningkatkan biaya produksi di semua sektor sehingga barang dalam negeri kalah bersaing dengan barang impor. Akibatnya, sektor domestik (industri dan pertanian) merosot. Selain itu, kelangsungan pertumbuhan ekonomi terganggu ketika booming sumber daya alam berakhir ditambah meningkatnya ketimpangan, karena minyak lebih bersifat capital intensive . Solusi yang ditawarkan Munawar adalah memanfaatkan penerimaan minyak bukan untuk mempertinggi konsumsi (harga murah dan subsidi), tetapi untuk memperkuat modal domestik (modal manusia, modal fisik, modal sosial, dan modal spiritual). “Selain itu, dengan mengeliminasi perburuan rente melalui transparansi negosiasi antara pemerintah dan perusahaan pengelola industri minyak. Misalnya, melalui penawaran terbuka kepada calon pengelola minyak,” katanya. Hal lain yang bisa dilakukan adalah memberi peluang yang lebih besar kepada BUMN dan BUMD untuk mengelola minyak dan gas. “Selain itu, harus ada mekanisme kalau kekayaan hasil minyak juga bisa dirasakan penduduk setempat,” katanya. Asni Ovier/AO BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu