Sugiharto 5 Tahun

detik com Dua terdakwa perkara korupsi proyel KTP elektronik, yakni mantan Dirjen Dukcapil Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemdagri Sugiharto dituntut tinggi oleh jaksa KPK pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Irman selaku terdakwa I dituntut pidana 7 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar US$ 273.700, SGD 6.000, dan Rp 2,2 miliar. Sedangkan Sugiharto, sebagai terdakwa II, dituntut pidana 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 500 juta.
‎
Jaksa KPK menyatakan, kedua terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang sebagaimana unsur dalam dakwaan kedua Pasal 3 UU Tipikor. Keduanya bahkan disebut menggunakan wewenang untuk mendapat keuntungan pribadi.

‎detik com Para terdakwa secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” kata jaksa Irene Putri membacakan surat tuntutan.

Dalam uraian jaksa, kedua terdakwa disebut berperan dalam pembentukan konsorsium proyek KTP elektronik. Terdakwa Irman bahkan berperan dalam memilih produk untuk KTP elektronik. Peran keduanya yang difasilitasi tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong bertemu dengan sejumlah pejabat mengurus proyek KTP elektronik dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Nama-nama pihak yang disebut menerima aliran dana dalam surat dakwaan jaksa kembali disebut dalam tuntutan jaksa, seperti pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka politisi Hanura Miryam S Haryani, serta sejumlah politisi yang namanya kembali masuk dalam surat tuntutan jaksa yang dibacakan secara bergantian.

Dari total nilai proyek KTP elektronik sebesar Rp 5,9 triliun, sebesar Rp 2,5 triliun dibagi-bagi kepada pengusaha pelaksana proyek, pejabat Kemdagri, termasuk kedua terdakwa, dan politisi-politisi yang telah dihadirkan dalam persidangan.
‎
detik com Jaksa KPK meminta majelis hakim yang diketuai Jhon Halasan Butarbutar mengenyampingkan kesaksian Miryam S Haryani di persidangan yang mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya. Artinya, barang bukti video pemeriksaan saksi, tulisan tangan berisi pengakuannya membagi-bagikan uang ke anggota Komisi II DPR, tetap digunakan jaksa KPK sebagai alat bukti yang sah.

Sebelum membacakan tuntutan, jaksa KPK menyebut hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selanjutnya, akibat perbuatan terdakwa masih dirasakan sampai saat ini karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan KTP elektronik.

Terdakwa I sebagai sosok yang memiliki otoritas mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan terdakwa II justru ikut ambil bagian dari kejahatan tersebut. Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara dalam jumlah besar.
‎
Sedangkan hal-hal yang meringankan adalah kedua terdakwa belum pernah ‎dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Para terdakwa berterus-terang dalam memberikan keterangan di sidang, dan keduanya berstatus pelaku yang bekerja sama. detik com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *